PENGAKUAN PAJAK SEBAGAI UTANG

February 02, 2018


Pajak yang diakui utang oleh Wajib Pajak adalah pajak-pajak yang telah dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh Wajib Pajak sendiri berkaitan dengan transaksinya dengan Wajib Pajak lain, seperti dalam pemotongan atau pemungutan pajak sebagai berikut:

1. Pemotongan PPh Pasal 21
2. Pemotongan PPh Pasal  22
3. Pemotongan PPh Pasal 23
4. Pemotongan PPh Pasal  26
5. Pemotongan PPh Pasal 4 (2)
6. Pemungutan PPN
7. Pemungutan PPnBM

Termasuk juga PPh terutang pada akhir tahun yang dihitung baik dari penghasilan yang belum terkena PPh final 4(2), maupun dari penghasilan yang sudah terkena PPh Final 4(2).

Berbagai jenis pajak yang telah dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh Wajib Pajak pada dasarnya harus dibayarkan kepada Negara. Dengan demikian pengertian utang pajak dalam kaitan dengan pemotongan maupun pemungutan pajak adalah utang pajak dari Wajib Pajak kepada Negara, atas pajak dari wajib pajak lainnya.

Sedangkan PPh terutang adalah utang PPh Wajib Pajak sendiri, yang dihitung atas penghasilan yang diperolehnya dalam setahun, dan harus dibayar setelah memperhitungkan PPh atau kredit pajak.

1. Pengakuan Utang PPh 21

PPh Pasal 21 sebagai utang pajak dapat terjadi apabila Wajib Pajak telah melakukan pembayaran gaji, yang atas gaji dan sejenisnya tersebut terdapat PPh pasal 21 yang sudah dipotong.
Bentuk pembayaran gaji dan sejenisnya yang dapat terutang PPh Pasal 21 antara lain pembayaran berikut:
  • Gaji beserta berbagai tunjangan
  • Upah
  • Honorarium
  • Gratifikasi
  • Hadiah Karyawan
  • Bonus
  • Rapel, THR, dan bentuk-bentuk pembayaran lain yang dipersamakan dengan gaji dan yang lainnya.
Utang PPh 21 terjadi karena PPh yang terutang atas keryawan pelunasannya dilakukan dengan cara dipotong oleh pemberi kerja, dan oleh pemberi kerja kemudian akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya sejak saat terjadinya pemotongan PPh.

Besarnya potongan PPh 21 yang akan diakui sebagai utang oleh pemberi kerja harus dihitung oleh pemberi kerja dengan memperhatikan keseluruhan penghasilan yang diberikan kepada karyawan pada bulan bersangkutan dan pada bulan-bulan sebelumnya, yang dalam perhitungannya harus disetahunkan.

2. Pengakuan Utang PPh 22

PPh pasal 22 sebagai utang pajak dapat terjadi apabila Wajib Pajak badan sebagai produsen industri tertentu melakukan penjualan atas produk-produknya kepada distributor, agen, atau pembeli lainnya.

Produsen industri tertentu yang atas penjualan produk-produknya harus memungut PPh pasal 22 adalah industri kertas, baja, semen dan otomotif.

Utang PPh pasal 22 tersebut merupakan hak dari pembeli, baik PPh pasal 22 tersebut bersifat final maupun bukan final, sehingga oleh produsen sebagai pemungut PPh pasal 22, atas pungutan tersebut harus segera dibayarkan, dan selama belum dibayarkan harus diakui sebagai utang PPh pasal 22.

3. Pengakuan Utang PPh 23

PPh pasal 23 sebagai utang pajak dapat terjadi apabila Wajib Pajak telah melakukan pembayaran yang merupakan penghasilan bagi yang menerimanya, dalam bentuk transaksi berikut:
  • Pembayaran Jasa
  • Pembayaran Sewa
  • Pembayaran Dividen
  • Pembayaran Royalti
  • Pembayaran Bunga
Utang PPh pasal 23 terjadi karena PPh yang terutang atas penerima penghasilan kegiatan di atas, pelunasan pajaknya dilakukan dengan cara dipotong oleh pemberi penghasilan, dan oleh pemberi penghasilan akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya sejak saat terjadinya pemotongan PPh pasal 23.

4. Pengakuan Utang PPh 26

PPh pasal 26, utang pajak terjadi apabila Wajib Pajak telah melakukan pembayaran yang merupakan penghasilan bagi Wajib Pajak luar negeri, dalam bentuk transaksi sebagai berikut:
  • Pembayaran gaji dan sejenisnya
  • Pembayaran Jasa
  • Pembayaran Sewa
  • Pembayaran Dividen
  • Pembayaran Royalti
  • Pembayaran Bunga
Utang PPh pasal 26 terjadi karena PPh yang terutang atas penerimaan penghasilan kegiatan di atas, pelunasan pajaknya dilakukan dengan cara dipotong oleh pemberi penghasilan, dan oleh pemberi penghasilan akan dibayar paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya sejak saat terjadinya pemotongan PPh pasal 26.

5. Pengakuan Utang PPh 4 (2)

PPh pasal 4(2) sebagai utang pajak dapat terjadi apabila Wajib Pajak telah melakukan pembayaran yang merupakan penghasilan bagi yang menerimanyaa, dalam bentuk sebagai berikut:
  • Pengalihan hak atas tanah dan bangunan
  • Sewa tanah dan bangunan
  • Jasa konstruksi
  • Real estate
  • Bunga tabungan, deposito, obligasi
  • Bunga simpanan anggota koperasi
  • Transaksi saham pada bursa efek
  • Pengalihan penyertaan saham pada modal ventura
Utang PPh pasal 4(2) terjadi karena PPh yang terutang atas penerima penghasilan kegiatan diatas, pelunasan pajaknya dilakukan dengan cara dipotong oleh pemberi penghasilan, dan oleh pemberi penghsilan akan dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya sejak saat terjadinya pemotongan PPh pasal 4(2).

6. Pengakuan Utang PPN

PPN sebagai utang pajak dapat terjadi apabila Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak menjual Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli. Utang PPN tersebut bagi Wajib Pajak sama dengan Pajak Keluaran.
Utang PPN tersebut merupakan PPN yang dibayarkan oleh pembeli atas pembelian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada penjual sehingga utang PPN tersebut harus dibayarkan oleh penjual.

Namun demikian tata cara pembayaran utang PPN tersebut dengan sebelumnya dilakukan perhitungan terhadap piutang PPN atau Pajak Masukan.

7. Pengakuan Utang PPnBM

PPnBM sebagai utang pajaka dapat terjadi apabila Wajib Pajak sebagai pabrikan dan juga sebagai Pengusaha Kena Pajak menjual produk Barang Kena Pajak yang bersifat barang mewah kepada pembeli. Utang PPnBM hanya terjadi sekali yaitu pada saat penjualan pertama atas produk barang mewah tersebut, dan tentu saja hal ini dilakukan oleh pabrikan yang memproduksi BKP atau oleh importir pada saat dilakukan impor BKP, atau dilakukan oleh perusahaan karoseri pada saat dilakukan renovasi mobil.
Sedangkan PPnBM yang selalu melekat pada BKP tersebut setelah terjadinya penjualan sesuai mekanisme tata niaganya, sudah tidak diakui sebagai utang PPnBM lagi, tetapi sudah merupakan pelunasan.

Utang PPnBM tersebut merupakan PPnBM yang dibayar oleh konsumen terkahir dari BKP tersebut, sehingga utang PPnBM tersebut harus dibayar oleh penjual sebagai pabrikan atau sebagai importir.

Sedangka tata cara pembayaran utang PPnBM tersebut berbeda dengan pembayaran utang PPN, dimana pada pembayaran utang PPnBM ini tidak dilakukan perhitunga terhadap piutang PPnBM, karena memang tidak terdapat rekening piutang PPnBM.


You Might Also Like

0 comments

Subscribe